Advertisement
BANDARLAMPUNG – Memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 2025, Petani Lampung yang tergabung dalam aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Lampung, pada Rabu 24 September 2025.
Ribuan petani Lampung itu datang dari berbagai daerah, petani-petani dari Pringsewu, Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, Tulang Bawang, Way Kanan dan Lampung Timur turun ke jalan bersama buruh, masyarakat kota dan Organisasi masyarakat
Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Lampung gerak cepat menyelesaikan Konflik agraria yang ada di Lampung dan mengusut kelompok atau individu yang terlibat dalam praktik legal dan tidak etis dalam industri pangan, serta meminta memberantas sekelompok orang yang secara sistematis dan ilegal mengambil alih kepemilikan tanah orang lain dengan cara curang.
Kordinator aksi Yohanes Joko menyampaikan aspirasi para aliansi masyarakat langsung kepada wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela dan Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan berserta jajaran Forkopimda, ia mengatakan bahwa prinsip mereka hanya meminta pemprov lampung membentuk suatu Badan tim penyelesaian konflik yang ada di provinsi Lampung.
“Prinsipnya kami tidak meminta banyak sebenarnya yang kita minta hari ini kenapa hadir di sini ibu wagub Kami cuma minta satu hal pasca reformasi sekira tahun 99 di provinsi Lampung ini dibentuk tim penyelesaian konflik agraria yang memang dari sebanyak unsur dari kepolisian DPRD yang akhirnya kita bisa tau kan semua dalam satu itu nah di forum ini, ucapnya.
“Kami PPRL bersepakat bahwa kita minta Pemprov juga membentuk itu, Tim penyelesaian konflik dan itu sehingga kami tidak harus tidak harus ke BPKH dilempar lagi ke BPN dilempar lagi ke mana dilempar lagi ke pemerintah daerah ke Kabupaten ke mana-mana,” tambahnya.
ia juga menambahkan bahwa setiap tahunnya mereka mendapatkan ancaman dari berbagai perusahaan atau dari Kehutanan dan meminta Pemprov Lampung jika tidak merealisasikan Badan penyelesaian konflik agararia, mereka meminta revormasi dilampung ini.
“Tapi disini ketika ada tim penyelesaian konflik agraria yang unsurnya memang lengkap mungkin sektor tapi tau bagaimana cara menyelesaikan masalah yang kami hadapi teman-teman ini, perjuangannya bukan hari ini tapi sudah bertahun-tahun dan setiap tahun diancam gitu ada yang dari PTKAI yang ngancem ada yang dari Kehutanan yang ngancem ada yang dari PT yang ngancam gitu dan itu akan terjadi terus-menerus,” ujarnya.
“Kami sepakat bahwa memang harus ada penyelesaian konflik tanah yang ada di Lampung ini karena apa banyak orang-orang petani yang dikriminalisasi tanah makan di situ udah bertahun-tahun, tapi apa dia menjadi tanahnya engga ada ya salah satu konflik mungkin bapak ibu tentang BPN ini sudah mungkin engga asing lagi ya, ya tentang tanah yang PT itu nanti kami mohon untuk juga ini kan cepat juga diselesaikan ya dari HGU juga sudah mungkin sudah mau habis itu nah seperti itu kami juga sepakat dan tidak panjang-panjang kasihan teman-teman yang ada diluar sana, dan kami memohon pemerintah provinsi Lampung ini segera juga membuat tim penyelesaian sengketa atau reforma agraria yang ada lampung ini,” tambahnya.
Tuntutan para petani
• Selesaikan Konflik Agraria di Lampung
• Usut Mafia Pangan dan Benahi Tata Niaga Pertanian di Lampung
• Berantas Mafia Tanah dan Kasus Korupsi Agraria di Lampung
